Kedaulatan Data dan Akses Ilmu: Negara Harus Punya Satelit Pendidikan Nasional

 

Oleh: Dr. Suriyanto, S.Pd., S.H., M.H., M.Kn.  

Praktisi Hukum, Akademisi, Ketua Umum PWRI

Jsatu - Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan. Era tersebut adalah taruhan masa depan 280 juta rakyat Indonesia. Namun sampai hari ini kita masih terjebak pada persoalan mendasar: anak di Papua belum bisa mengikuti kuliah lewat zoom, guru di Kepulauan Sangihe belum bisa mengunduh modul, dan sekolah di pelosok NTT masih mengandalkan sinyal yang datang sebulan sekali. 

Kesenjangan ini bukan nasib. Ini adalah kegagalan desain infrastruktur.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, 514 kabupaten/kota, dan ribuan desa kategori 3T: Terdepan, Terluar, Tertinggal. Memaksa wilayah 3T mengikuti ritme internet fiber optik Jawa-Bali adalah bentuk kolonialisme infrastruktur. Kita tidak bisa menyetarakan pendidikan dengan kabel yang tidak pernah sampai.

Revolusi Industri 4.0 menuntut data, AI, cloud, dan pembelajaran hybrid. Era 5.0 menuntut personalisasi pembelajaran berbasis data dan kolaborasi global secara real-time. Pertanyaannya sederhana: bagaimana kita bicara AI dan metaverse jika guru di Maluku Utara masih harus naik gunung demi mendapatkan 1 bar sinyal?

Selama ini kita sibuk mengganti kurikulum, platform, dan aplikasi. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, PMM. Semua bagus di atas kertas. Tetapi semua platform itu mati jika tidak ada jalannya. Jalan itu bernama konektivitas. Dan konektivitas di 3T hari ini masih disewa, bukan dimiliki.

Saat ini Kemendikbudristek masih menyewa bandwidth dari operator dan satelit komersial. Artinya nasib 50 juta siswa dan 4 juta guru ditentukan oleh harga, kuota, dan prioritas bisnis swasta. Ketika terjadi bencana, ketika anggaran dipotong, atau ketika operator fokus ke kota besar, maka sekolah di perbatasan yang pertama kali terputus.

Pendidikan adalah hak konstitusional, Pasal 31 UUD 1945. Negara wajib hadir. Masa iya hak dasar rakyat diserahkan ke mekanisme pasar? Tidak ada negara maju yang menyerahkan tulang punggung pendidikannya ke pihak ketiga. Amerika memiliki NASA. China memiliki Beidou. India memiliki GSAT untuk pendidikan.  

Karena itu, Kemendikbud dan Dikti harus memiliki satelit sendiri. Bukan ikut numpang. Bukan sewa. Milik. Sepenuhnya dikendalikan untuk kepentingan pendidikan nasional. Ini bukan proyek prestis. Ini infrastruktur dasar, sama seperti membangun jalan dan jembatan.

Satelit ini akan menjadi backbone nasional pendidikan dengan 4 fungsi utama:  

1.  Menyalurkan konten belajar nasional ke seluruh sekolah

2.  Menjadi backbone internet gratis untuk kampus dan sekolah 3T  

3.  Menjadi jaringan tele-edukasi dan tele-medicine untuk guru dan dosen

4.  Menjadi pusat data pendidikan yang aman dan berdaulat

Dengan satelit sendiri, tidak ada lagi alasan "sinyal susah". Anak di Pulau Rote bisa mengikuti kelas dari UI secara live. Dosen di Universitas Cenderawasih bisa riset bersama MIT tanpa lag. Guru di pedalaman bisa mengakses AI tutor 24 jam. Inilah penyetaraan sejati. Bukan pemerataan gedung, tapi pemerataan akses ilmu.

Hari ini 60% guru di 3T tertinggal pelatihan karena tidak bisa mengikuti webinar nasional. Dengan satelit pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan mentoring bisa dilakukan setiap minggu. Kita tidak lagi mengirim pelatih ke daerah. Kita menghadirkan seluruh pusat pelatihan ke setiap kelas.

Perguruan tinggi di luar Jawa juga akan naik kelas. Akses ke jurnal internasional, superkomputer, dan kolaborasi riset tidak lagi terhambat bandwidth. Dikti bisa membangun "Kampus Nusantara Virtual" di atas satelit ini: 1 kurikulum, 1000 kampus, 1 kualitas.

Data 50 juta siswa adalah aset negara paling strategis. Hari ini data itu lewat server milik asing. Besok harus lewat server dan satelit kita sendiri. Satelit pendidikan adalah kedaulatan data. Tanpa itu, AI pendidikan kita akan selalu "disewa" dan "diarahkan" negara lain.

Membangun satelit memang mahal di awal, sekitar 3-5 triliun. Tetapi kita sudah belasan tahun membayar sewa bandwidth ratusan miliar per tahun dengan hasil tidak merata. Dalam 10 tahun, satelit sendiri justru lebih murah, lebih cepat, dan tidak tergantung APBN tahunan.

Satu satelit pendidikan akan menghidupkan 10 sektor lain. UMKM desa bisa jualan online, orang tua bisa kerja remote, rumah sakit desa bisa telekonsultasi. Ini multiplier effect. 

Memiliki satelit pendidikan juga pernyataan politik: Indonesia serius dengan SDM. Kita tidak lagi jadi "pasar" teknologi pendidikan, tapi jadi "produsen" ekosistem. Ini juga alat diplomasi, kita bisa membantu negara Pasifik dan ASEAN dengan layanan pendidikan berbasis satelit kita.

Tantangannya adalah SDM, regulasi, dan korupsi. Maka satelit ini harus dikelola BUMN khusus pendidikan, diawasi KPK, dan digandeng LAPAN/BRIN serta industri dirgantara nasional. 

Roadmap: 2026 desain, 2028 peluncuran, 2029 semua sekolah 3T tersambung. Target jelas: 100% sekolah terhubung sebelum 2030.

Indonesia Emas 2045 akan ditentukan 20 tahun ke depan. Kita mau jadi bangsa yang cerdas, atau bangsa yang terus tertinggal karena sinyal? Membangun satelit pendidikan bukan pilihan. Ini kewajiban. Karena negara sebesar Indonesia tidak boleh kalah hanya karena kabel. 

Saatnya Kemendikbud dan Dikti punya langitnya sendiri.