Hj. Siti Muntamah Kritik Alokasi Anggaran Peningkatan Kualitas Keluarga Rp 12,5 Juta: Sangat Memprihatinkan

 

Bandung, Jsatu - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Siti Muntamah, S.AP, memberikan catatan kritis dalam Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja Komisi V, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Jum'at (30/10/2026).

Sorotan tajam diarahkan pada alokasi anggaran program peningkatan kualitas keluarga atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang hanya sebesar Rp 12,5 juta.

Nominal tersebut dinilai sangat tidak rasional dan memprihatinkan mengingat luasnya wilayah cakupan dan besarnya beban tanggung jawab PKK dalam memperkuat fondasi masyarakat di Jawa Barat.

"Keluarga adalah fondasi dasar, pusat kehidupan, serta tempat tumbuh kembangnya generasi penerus bangsa. Mengetahui alokasi anggaran untuk program peningkatan kualitas keluarga atau PKK di DP3AKB Jabar hanya sebesar Rp 12,5 juta pada RAPBD 2027 tentu sangat memprihatinkan," ujar Ummi Siti dalam keterangannya pascarapat kerja.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa pembangunan Jawa Barat pada tahun 2027 seharusnya menaruh prioritas besar pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut mencakup pembangunan karakter generasi muda, pengasuhan anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi, seperti perundungan (bullying).

Menurutnya, dengan rumitnya permasalahan sosial tersebut, kebijakan anggaran pada instrumen penggerak keluarga seperti PKK dinilai kontradiktif dengan semangat memberikan hak dan perlindungan khusus anak di Jawa Barat.

Sebagai pimpinan Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, perempuan, dan anak, Ummi Siti berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan penyesuaian anggaran yang lebih logis dan berpihak pada hajat hidup masyarakat banyak sebelum RAPBD 2027 disahkan menjadi peraturan daerah.

"Berbagai persoalan perempuan, anak, dan ketahanan keluarga di Jawa Barat memerlukan upaya yang serius dari pembuat kebijakan. Dukungan anggaran yang tecermin dalam dokumen daerah harus selaras dengan komitmen kita untuk melindungi dan memberdayakan mereka," pungkasnya.