SMK Jangan Jadi Penyumbang Pengangguran, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Minta Sarpras dan Kurikulum Adaptif AI

 

Bandung, Jsatu – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Siti Muntamah, S.AP, menilai kriteria Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu diperbarui secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di tengah kemajuan teknologi dan penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Siti, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan SMK dan kebutuhan dunia industri masih menjadi permasalahan yang perlu segera ditangani. Penyesuaian kurikulum harus diikuti dengan peningkatan keterampilan siswa serta sarana dan prasarana praktik di sekolah.

"Ini dalam rangka memberikan daya dukung, kesesuaian, kompetensi, dan keterampilan anak-anak agar sesuai dengan kebutuhan industri. Tentu saja ini harus beradaptasi," ujar Siti Muntamah, Senin (12/10/2026).

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan sarana dan prasarana SMK, termasuk pembaruan peralatan praktik yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Siti mencontohkan praktik di bidang otomotif yang harus mengikuti perkembangan teknologi kendaraan listrik.

"Keluhan ini juga disampaikan beberapa SMK Maung. Mereka berharap ada pembaruan dan peningkatan kualitas sarana praktik agar kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya, mesin yang digunakan untuk praktik harus diperbarui. Jangan sampai siswa hanya belajar dari buku, sementara teknologi di industri sudah berkembang pesat," katanya.

Siti juga menekankan materi dan fasilitas pembelajaran harus disesuaikan agar siswa tidak hanya menguasai teknologi konvensional, tetapi juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri saat ini.

"Saat ini, kendaraan roda dua maupun roda empat di bidang otomotif sudah mulai beralih ke teknologi listrik. Jadi, apakah pembelajaran masih relevan jika hanya fokus pada kendaraan berbahan bakar bensin? Di negara-negara maju, kendaraan listrik berbasis baterai sudah semakin banyak digunakan. Bahkan, beberapa taksi sudah menggunakan teknologi robotik, dan proses produksinya pun memanfaatkan teknologi yang sangat canggih," ungkapnya.

Selain itu, penyesuaian kurikulum tidak bisa dilakukan dengan pola yang kaku, misalnya hanya mengandalkan kurikulum yang sama selama lima tahun. Ia menilai, penyesuaian idealnya dilakukan secara berkala, bahkan setiap tahun apabila kebutuhan industri mengharuskannya.

"Kalau kebutuhannya setahun sekali, setahun sekali harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan dengan pola belajar yang lama," ucapnya.

Siti juga menyoroti pentingnya keterlibatan lintas kementerian dalam menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup ditangani oleh kementerian yang membidangi pendidikan saja, tetapi juga membutuhkan peran Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait sektor industri.

"Nah, tentu saja yang paling bertanggung jawab itu adalah menteri. Saya pikir kalau kita berbicara tentang anak-anak SMK, tidak hanya kita bisa berbicara tentang menteri pendidikan, tapi bekerja sama dengan Kemnaker," tambahnya.

Selain kurikulum, peningkatan kompetensi guru juga menjadi perhatian penting. Guru perlu mendapatkan pelatihan dan keterampilan baru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran.

"Nah ini perlu cepat beradaptasi ya, dalam peningkatan kompetensi guru juga," ujarnya.

Siti berharap, penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri dapat memperkecil kesenjangan keterampilan yang selama ini menjadi salah satu penghambat penyerapan tenaga kerja lulusan SMK.

"Jangan sampai muncul lagi anggapan bahwa SMK menjadi penyumbang pengangguran," pungkasnya.